Dari Santunan Menuju Kemandirian: Filantropi Islam sebagai Investasi Manusia
14 November 2026

Dari Santunan Menuju Kemandirian: Filantropi Islam sebagai Investasi Manusia

Filantropi Islam memiliki peran penting dalam mendorong kemandirian masyarakat melalui penguatan kapasitas dan pemberdayaan manusia. Ketua Lazismu Sumatera Selatan, Heru Ginanjar Prayogo, S.E., M.E., mengajak lembaga zakat untuk beralih dari pola santunan menuju investasi manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan pendampingan usaha demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Heru Ginanjar Prayogo, S.E., M.E.
Ketua Lazismu Sumatera Selatan

Sebungkus sembako dapat menolong sebuah keluarga melewati hari ini, tetapi jarang mengubah nasib mereka esok hari. Ketika bantuan habis, kerentanan kembali, dan siklus ketergantungan pun berulang. Kemiskinan pada hakikatnya bukan sekadar kekurangan harta. Ia adalah kekurangan kapasitas: pendidikan yang terputus, keterampilan yang tidak terpakai, modal yang tak terjangkau, dan kesehatan yang rapuh. Karena itu, filantropi Islam perlu bergeser dari pola santunan menuju investasi manusia, yakni penguatan kapasitas (capacity building) yang membuat masyarakat mampu berdiri di atas kakinya sendiri.

Gagasan ini berakar kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya (QS. Al-Hasyr [59]: 7). Sirkulasi yang sejati terjadi ketika penerima zakat ikut menjadi pelaku ekonomi, bukan sekadar penerima. QS. At-Taubah [9]: 60 menetapkan siapa yang berhak menerima zakat, tetapi tidak membatasi bentuknya pada barang konsumsi. Karena itu, ulama seperti Yusuf al-Qaradawi membolehkan zakat diberikan dalam bentuk modal, alat kerja, atau pelatihan. Kata zakat sendiri bermakna suci dan tumbuh: ia semestinya menumbuhkan kehidupan penerimanya. Allah juga menegaskan bahwa perubahan suatu kaum dimulai dari diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra'd [13]: 11), sehingga masyarakat harus menjadi subjek perubahan.

Sunnah Nabi memperkuat arah ini. Rasulullah saw. bersabda bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah (HR. al-Bukhari dan Muslim). Beliau juga memuliakan makanan dari hasil kerja tangan sendiri (HR. al-Bukhari). Dalam satu riwayat, beliau tidak memberi uang kepada seorang peminta, tetapi membantunya membeli kapak dan bekerja mencari kayu bakar (HR. Abu Dawud). Kisah ini memuat seluruh unsur pemberdayaan: menilai kebutuhan, memenuhi kebutuhan dasar, menyediakan alat produksi, lalu mengevaluasi hasilnya. Umar bin al-Khaththab pun berpesan kepada para amil: jika kalian memberi, cukupkanlah. Ukuran keberhasilan zakat, sejak masa sahabat, adalah kemandirian penerimanya.

Hukum positif Indonesia berjalan seiring dengan semangat tersebut. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 memerintahkan negara memberdayakan masyarakat yang lemah, bukan sekadar menyantuninya. Pasal 28C ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan tujuan zakat untuk kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan (Pasal 3). Pasal 27 undang-undang itu secara tegas membolehkan zakat didayagunakan untuk usaha produktif demi peningkatan kualitas umat, setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi. Ketentuan ini dijabarkan dalam PMA Nomor 52 Tahun 2014 dan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018, serta diperkuat Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang investasi dana zakat. Kini, revisi UU Pengelolaan Zakat yang sedang berjalan membuka peluang untuk mempertegas norma pendayagunaan bagi pembangunan manusia.

Dalam kerangka maqashid syariah, penguatan kapasitas adalah upaya menjaga lima kebutuhan pokok manusia. Kesehatan menjaga jiwa (hifzh an-nafs), pendidikan dan literasi menjaga akal (hifzh al-'aql), dan pemberdayaan ekonomi menjaga harta (hifzh al-mal). Maka, dana zakat, infak, dan sedekah layak diarahkan untuk beasiswa, pelatihan keterampilan, modal dan pendampingan usaha, kewirausahaan, layanan kesehatan, serta literasi digital.

Namun, program pemberdayaan tidak boleh dirancang secara kaku dan seragam. Kebutuhan petani di desa berbeda dari kebutuhan pemuda di kota. Program yang baik berjalan sebagai siklus: dimulai dari pemetaan kebutuhan, diuji pada skala terukur, dievaluasi secara berkala, lalu diperbaiki berdasarkan data dan pengalaman lapangan. Keberhasilannya diukur dari dampak, misalnya berapa mustahik yang naik kelas menjadi muzakki, bukan dari besarnya dana yang tersalurkan. Tantangannya nyata: paradigma karitatif masih dominan, kapasitas amil belum merata, dan data mustahik masih terpencar. Semua itu menuntut pembenahan bersama oleh lembaga zakat, pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Pada akhirnya, filantropi Islam bukan sekadar urusan menghimpun dan menyalurkan dana. Ia adalah instrumen pemberdayaan yang, jika dikelola secara profesional dan berbasis data, mampu meningkatkan kualitas manusia secara berkelanjutan. Ketika masyarakat dilibatkan sejak tahap merancang solusi, mereka tidak lagi hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku perubahan. Di situlah zakat menemukan makna sejatinya: menyucikan harta yang memberi, dan menumbuhkan kehidupan yang menerima.

Butuh bantuan? Chat kami Admin siap membantu